JAKARTA, INFODEMOKRASI.ID – Dinamika kepemimpinan di parlemen kembali memanas dengan kabar kembalinya salah satu tokoh ikonik ke kursi pimpinan. Politisi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, secara resmi dinyatakan kembali aktif dan diangkat menjadi Ketua Komisi III DPR RI. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno tertutup yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Pengangkatan kembali Sahroni ke kursi ketua ini disambut baik oleh berbagai fraksi sebagai langkah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di bidang hukum, HAM, dan keamanan.
Kembali ke Posisi Strategis
Ahmad Sahroni, yang sebelumnya dikenal sebagai Wakil Ketua Komisi III, kini naik jabatan menjadi pemegang komando tertinggi di komisi tersebut. Penunjukan ini dianggap sebagai pengakuan atas rekam jejaknya yang vokal dalam menyuarakan isu-isu penegakan hukum dan reformasi kepolisian.
“Alhamdulillah, ini adalah amanah besar dari partai dan rekan-rekan di parlemen. Fokus saya tetap sama: memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan transparan, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar Sahroni saat ditemui usai pelantikan singkat di Kompleks Parlemen.
Fokus Utama: Reformasi Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Sebagai Ketua Komisi III yang baru, Sahroni telah menyiapkan serangkaian agenda prioritas. Beberapa isu yang menjadi sorotan utamanya meliputi:
- Akselerasi Reformasi Polri: Melanjutkan pengawasan ketat terhadap transformasi institusi kepolisian agar lebih humanis dan profesional.
- Pemberantasan Mafia Hukum: Sahroni menegaskan komitmennya untuk membedah praktik-praktik “main mata” di lembaga peradilan yang sering merugikan masyarakat kecil.
- Kejahatan Siber dan Judi Online: Di tengah maraknya isu judi online, Komisi III di bawah kepemimpinan Sahroni berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk memperkuat regulasi dan penindakan tegas.
Tanggapan Kolega dan Analis Politik
Keaktifan kembali Sahroni di posisi puncak komisi hukum ini memicu beragam tanggapan. Sejumlah anggota Komisi III menilai sosok Sahroni memiliki “daya dobrak” yang diperlukan untuk menghadapi isu-isu hukum yang kompleks di tahun 2026.
“Beliau memiliki komunikasi yang cair namun tegas. Ini penting untuk menjembatani koordinasi antara DPR dengan mitra kerja seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK agar tidak ada ego sektoral,” ungkap salah satu anggota fraksi lain.
Analis politik melihat langkah ini sebagai bagian dari strategi Partai NasDem untuk menempatkan kader-kader terkuatnya di pos-pos strategis guna menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik menjelang agenda-agenda besar nasional mendatang.
Komitmen untuk Transparansi
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Komisi, Sahroni juga berjanji untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Ia ingin setiap keluhan hukum warga dapat segera ditindaklanjuti secara nyata melalui rapat-rapat kerja di komisi.
“Gedung ini adalah rumah rakyat. Kami di Komisi III akan memastikan bahwa hukum bukan lagi barang mewah yang sulit dijangkau oleh rakyat kecil,” pungkas politisi yang akrab disapa Crazy Rich Tanjung Priok tersebut.
Tinggalkan Balasan