JAKARTA, INFODEMOKRASI.ID — Sidang Paripurna DPR RI yang berlangsung khidmat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa pagi akhirnya resmi menetapkan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Keputusan strategis ini diambil setelah melalui proses pertimbangan yang cukup panjang di tingkat Komisi XI, yang mencakup serangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat potensial yang diajukan sebelumnya. Persetujuan ini menandai babak baru dalam sejarah kepemimpinan otoritas moneter Indonesia, mengingat latar belakang Thomas yang memiliki kedekatan kuat dengan pemerintah pusat namun kini harus bertransformasi menjadi pilar independensi bank sentral.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, saat memberikan laporan di mimbar paripurna menyampaikan bahwa seluruh fraksi di komisi keuangan telah sepakat memberikan mandat kepada Thomas setelah melihat rekam jejaknya dalam mengelola stabilitas fiskal selama menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. DPR memandang bahwa tantangan ekonomi global di tahun 2026 memerlukan sosok yang tidak hanya memahami teori ekonomi moneter, tetapi juga memiliki kemampuan diplomasi yang kuat untuk mensinkronkan kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia demi menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Dalam pemaparannya yang disampaikan pada proses seleksi beberapa hari sebelumnya, Thomas Djiwandono menekankan pentingnya konsep sinergi moneter dan fiskal yang lincah atau agile. Ia berpendapat bahwa krisis global saat ini tidak bisa dihadapi dengan kebijakan konvensional yang kaku. Thomas berkomitmen untuk mendukung kebijakan suku bunga yang tetap pro-pertumbuhan namun tetap waspada terhadap tekanan inflasi. Ia secara terbuka menyatakan bahwa meski ia berasal dari lingkungan pemerintahan dan partai politik, komitmen tertingginya mulai saat ini adalah pada undang-undang yang menjamin independensi Bank Indonesia, sebuah pernyataan yang sekaligus meredakan kekhawatiran publik mengenai potensi intervensi politik terhadap stabilitas Rupiah.
Langkah pengesahan ini akan diikuti dengan pengiriman surat resmi dari DPR RI kepada Istana Negara agar Presiden dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pelantikan. Thomas dijadwalkan akan mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Juda Agung, yang secara mengejutkan mengundurkan diri pada awal Januari lalu. Publik kini menaruh harapan besar pada pundak Thomas untuk dapat berkolaborasi secara solid bersama Gubernur BI Perry Warjiyo dalam menavigasi ekonomi nasional melalui badai volatilitas yang diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, sembari tetap menjaga marwah Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berdaulat dan profesional.
Mengenal Lebih Dekat Thomas Djiwandono: Jembatan Baru Moneter dan Fiskal
Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, atau yang akrab disapa Tommy, bukanlah wajah baru dalam lingkaran kebijakan ekonomi nasional. Lahir di Jakarta pada tahun 1972, ia memiliki latar belakang pendidikan internasional yang sangat kuat, dengan gelar sarjana di bidang studi sejarah dari Haverford College, Pennsylvania, serta gelar Master di bidang International Relations and International Economics dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Kombinasi keahlian dalam analisis hubungan internasional dan ekonomi makro inilah yang kemudian membentuk pola pikirnya dalam melihat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.
Sebelum dipercaya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas telah mengukir rekam jejak yang signifikan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di posisi tersebut, ia berperan penting dalam menjaga disiplin anggaran negara dan memastikan keberlanjutan fiskal di tengah transisi kepemimpinan nasional. Pengalamannya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra selama bertahun-tahun juga memberinya pemahaman mendalam mengenai dinamika politik anggaran di parlemen, sebuah modalitas yang ia klaim akan digunakan untuk memperkuat komunikasi antara bank sentral dan pemangku kepentingan politik tanpa mengorbankan independensi institusi.
Secara silsilah, Thomas merupakan putra dari mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1988–1993, Soedradjad Djiwandono, dan merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun memiliki ikatan keluarga dengan pucuk pimpinan negara, Thomas dikenal di kalangan kolega dan pengamat ekonomi sebagai figur yang teknokratis dan tenang. Penunjukkannya di Bank Indonesia kini dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan harmonisasi yang lebih organik antara “rem” moneter dan “gas” fiskal, sebuah kolaborasi yang sangat krusial bagi stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan.
Tinggalkan Balasan