PADANG, INFODEMOKRASI.ID — Sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawasan parlemen yang krusial, Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada 29 hingga 31 Januari 2026. Kunjungan ini difokuskan pada pemantauan pelayanan kesehatan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Di antara jajaran legislator, hadir pula dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes., atau yang akrab disapa Teh Celly, untuk meninjau langsung kondisi lapangan yang dilaporkan telah berdampak pada sedikitnya 27.138 jiwa atau sekitar 10.811 kepala keluarga.
Berdasarkan data yang dihimpun, total estimasi kerugian dari seluruh sektor akibat bencana ini mencapai angka fantastis, yakni Rp5,5 Triliun. Di tengah angka kerugian yang masif tersebut, sektor kesehatan menjadi prioritas utama pemulihan. Teh Celly menekankan bahwa ketahanan sistem kesehatan adalah benteng terakhir masyarakat agar dampak bencana tidak meluas menjadi krisis kesehatan masyarakat yang lebih kompleks.
Darurat Sanitasi: Dampak 8 Intake PDAM yang Rusak
Di sela-sela peninjauan fasilitas kesehatan, terjadi dialog mendalam antara dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dengan pihak Pemerintah Kota Padang. Teh Celly, dengan latar belakangnya sebagai seorang dokter, sangat peka terhadap isu sanitasi dasar yang merupakan akar dari berbagai penyakit pascabencana.
“Kami sangat menyoroti data kerusakan pada 8 intake PDAM yang menyebabkan 100.000 pelanggan tidak mendapatkan suplai air bersih secara normal. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya kerentanan kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil,” tegas Teh Celly di hadapan jajaran eksekutif Kota Padang.
Beliau mempertanyakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan esensial di tingkat dasar, seperti Puskesmas, tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan suplai air dan kendala aksesibilitas. Menurutnya, ketiadaan air bersih adalah pemicu utama munculnya wabah penyakit pencernaan dan kulit di lokasi pengungsian maupun pemukiman warga.
Jeritan Fasilitas Kesehatan di Garis Depan
Menanggapi hal tersebut, pihak Pemerintah Kota Padang mengakui bahwa pemulihan berjalan sangat menantang. Beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) mengalami gangguan operasional yang serius akibat kerusakan bangunan fisik dan keterbatasan tenaga kesehatan yang juga menjadi korban bencana. Pemerintah daerah mengharapkan adanya intervensi dana darurat dari pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur kesehatan tersebut.
Mendengar aspirasi tersebut, Teh Celly memberikan komitmen kuat. “Tujuan kami datang ke Padang adalah untuk menghimpun data dan informasi terkait kondisi fasilitas pelayanan kesehatan pascabencana secara akurat dan objektif. Sangat penting agar penanganan pascabencana banjir dan longsor bisa berjalan lebih baik melalui sinergi pembiayaan dan logistik yang tepat,” jelas beliau.
Beliau menjamin bahwa hasil temuan di lapangan ini tidak hanya akan berakhir di atas kertas. “Kami akan membawa seluruh aspirasi ini ke Jakarta agar rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah Pusat menjadi bahan tindak lanjut kebijakan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat Padang,” tambahnya.
Memperkuat Ketahanan Sistem Kesehatan Daerah
Kunjungan Kerja Spesifik ini tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga pada evaluasi sistemik. Komisi IX menekankan pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam menjamin keberlanjutan pelayanan bagi masyarakat terdampak, termasuk kemudahan klaim bagi fasilitas kesehatan yang sedang dalam kondisi darurat.
Teh Celly secara khusus menyoroti perlunya skema mitigasi bencana yang lebih matang di sektor kesehatan. Beliau menginginkan setiap Puskesmas di wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang lebih resilien, termasuk ketersediaan cadangan logistik obat-obatan dan alat kesehatan darurat yang tidak bergantung sepenuhnya pada distribusi dari pusat saat akses terputus.
Komitmen Berkelanjutan untuk Sumatera Barat
Kegiatan diakhiri dengan komitmen kolektif dari seluruh tim Komisi IX untuk terus memantau efektivitas dukungan Pemerintah Pusat. Fokus pengawasan akan diarahkan pada bagaimana alokasi anggaran pemulihan diserap secara transparan dan tepat sasaran di Kota Padang.
Bagi Teh Celly, memastikan warga Padang kembali mendapatkan layanan kesehatan yang layak adalah harga mati. Beliau berharap melalui kunjungan ini, ketahanan sistem kesehatan di daerah semakin siap menghadapi potensi risiko penyakit menular maupun gangguan layanan kesehatan akut di masa mendatang. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan lembaga jaminan sosial diharapkan menjadi kunci utama dalam memulihkan senyum warga Minang pascabencana.
Tinggalkan Balasan