JAKARTA, INFODEMOKRASI.ID — Ruang rapat di Gedung Parlemen, Senayan, menjadi saksi ketegasan Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes., dalam membela hak-hak rakyat kecil. Sosok yang akrab disapa Teh Celly ini menunjukkan sikap tanpa kompromi saat mengawal Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan operasional PT Adhimix. Dalam pertemuan tersebut, Teh Celly memposisikan diri sebagai garda terdepan untuk menyuarakan jeritan hati para korban yang selama ini merasa diabaikan dan hak-haknya digantung oleh pihak perusahaan.
Bagi Teh Celly, kasus kecelakaan yang melibatkan perusahaan besar bukan sekadar urusan santunan ala kadarnya di jalan raya. Ini adalah persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial yang harus dituntaskan hingga akar-akarnya.
Menuntut Keadilan di Atas Formalitas
Dalam paparannya yang lugas, Teh Celly menekankan bahwa kehadiran negara melalui parlemen adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan, sebesar apa pun skalanya, yang bersikap sewenang-wenang terhadap warga negara. Beliau menyoroti bahwa dampak dari sebuah kecelakaan fatal adalah efek domino yang menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga. Seringkali, korban adalah tulang punggung keluarga yang ketika kehilangan kemampuan bekerja, maka masa depan anak-anak dan istrinya pun ikut terancam.
“Kita tidak sedang membicarakan angka statistik kecelakaan. Kita sedang membicarakan nyawa dan masa depan manusia. Oleh karena itu, saya menuntut pertanggungjawaban dari PT Adhimix yang tidak hanya bersifat formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban. Pertanggungjawaban tersebut harus menyentuh aspek materiil dan non-materiil secara tuntas dan adil,” tegas mantan Bupati Karawang tersebut dengan nada bicara yang berwibawa.
Perspektif Medis dan Empati Mendalam
Memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, Teh Celly memberikan perhatian yang sangat spesifik pada kondisi fisik dan psikologis para korban. Beliau memahami betul bahwa luka fisik mungkin bisa mengering, namun cacat permanen dan trauma psikis membutuhkan perawatan jangka panjang yang biayanya tidak sedikit.
Teh Celly menegaskan bahwa PT Adhimix wajib menjamin seluruh biaya pengobatan hingga pasien dinyatakan sembuh total atau mencapai kondisi medis maksimal. Hal ini mencakup biaya rehabilitasi medik, penyediaan alat bantu jika diperlukan, hingga dukungan psikologis untuk mengatasi trauma berat (PTSD) yang dialami korban maupun keluarganya.
“Saya tidak ingin mendengar ada perusahaan yang hanya memberikan santunan ‘uang duka’ yang nilainya tidak seberapa, lalu menganggap urusan selesai secara hukum. Ini bukan soal menutup kasus, ini soal memulihkan kehidupan. PT Adhimix harus menanggung biaya rumah sakit yang riil, serta memberikan kompensasi atas hilangnya penghasilan (opportunity cost) selama korban tidak mampu bekerja. Saya akan kawal ini secara pribadi sampai ada kepastian ‘hitam di atas putih’ yang berkekuatan hukum,” tambahnya.
Legislator Sebagai Penekan Kebijakan Perusahaan
Sikap kritis dan berani yang ditunjukkan Teh Celly mendapat apresiasi luar biasa dari perwakilan korban yang hadir. Mereka merasa mendapatkan pembelaan nyata setelah sekian lama terombang-ambing dalam proses mediasi yang buntu dengan pihak manajemen perusahaan.
Teh Celly berjanji tidak akan melepaskan kasus ini begitu saja. Beliau berencana menggunakan fungsi pengawasan legislatifnya untuk terus menekan manajemen PT Adhimix agar segera menyelesaikan kewajibannya tanpa menunda-nunda lagi. Menurutnya, penundaan pemberian hak kepada korban adalah bentuk ketidakadilan kedua yang dialami oleh rakyat.
“Jangan biarkan rakyat kecil harus mengemis untuk mendapatkan haknya setelah mereka ditimpa musibah oleh operasional perusahaan Anda. Keadilan bagi korban adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam proses mediasi ini,” tegasnya lagi.
Komitmen Mengawal Hingga Tuntas
Di akhir rapat, Teh Celly meminta PT Adhimix untuk segera menyusun timeline penyelesaian ganti rugi yang transparan dan dapat dipantau oleh Komisi IX DPR RI. Beliau juga mengajak seluruh rekan-rekan di parlemen untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi terhadap standar keselamatan transportasi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.
Bagi Teh Celly, keberhasilan sebuah investasi dan industri haruslah sejalan dengan perlindungan terhadap keselamatan publik. Beliau memastikan bahwa setiap derita warga yang sampai ke telinganya akan diperjuangkan dengan sekuat tenaga hingga keadilan benar-benar tegak. RDPU ini ditutup dengan komitmen kuat bahwa parlemen akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga setiap korban mendapatkan apa yang menjadi haknya secara utuh dan bermartabat.
Tinggalkan Balasan