MAKASSAR, INFODEMOKRASI.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana (Teh Celly), memulai rangkaian agenda penting dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 24 Februari 2026 ini menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap berbagai program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat di wilayah timur Indonesia.
Misi Pengawasan Program Strategis Nasional
Sebagai bagian dari tim Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Teh Celly memfokuskan perhatiannya pada implementasi program Quick Win pemerintah pusat. Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Teh Celly bersama rombongan bertujuan memastikan apakah program ini telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan atau masih tertahan dalam tahap pilot project.
Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap jumlah sekolah dan siswa penerima manfaat, serta mekanisme kontrol kualitas makanan yang melibatkan pihak lokal seperti UMKM dan koperasi. Bagi Teh Celly, efektivitas program ini sangat krusial karena berdampak langsung pada status gizi anak sekolah dan tingkat kehadiran siswa, yang merupakan fondasi pembangunan kualitas SDM Indonesia ke depan.
Membedah Tantangan Kesehatan dan Penanganan Stunting
Dokumen Kerangka Acuan Kerja menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki target besar dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, dengan angka harapan hidup mencapai 74,15 tahun pada 2025. Namun, tantangan besar masih membentang, terutama terkait penanganan penyakit menular dan stunting.
Teh Celly secara aktif mendalami langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung target eliminasi TBC pada tahun 2025 dengan target penemuan kasus sebesar 90%. Selain itu, ia juga menyoroti ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) dan peran kader Posyandu serta petugas PKB/PLKB di tingkat desa dalam menekan angka stunting. Dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, Teh Celly berupaya memetakan permasalahan terkait utilisasi pelayanan kesehatan dan memastikan tidak ada klaim bayi baru lahir yang tertunda pembayarannya.
Ketenagakerjaan: Menekan Pengangguran di Era Bonus Demografi
Bidang ketenagakerjaan menjadi pilar kedua dalam kunjungan kerja ini. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan menjadi 4,45 persen pada November 2025. Angka ini menjadi alarm bagi Teh Celly untuk mengevaluasi efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar dalam menyerap tenaga kerja baru maupun pekerja yang terkena PHK.
Teh Celly juga menekankan pentingnya optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2021, pemerintah mendorong agar seluruh pekerja non-ASN dan pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak. Ia akan membedah kendala apa yang membuat kepesertaan pekerja informal di Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan, serta bagaimana anggaran APBD dialokasikan untuk perlindungan sosial tersebut.
Perlindungan Pekerja Migran dan Isu TPPO
Isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sulawesi Selatan tidak luput dari agenda pengawasan. Mengingat banyaknya warga Sulawesi Selatan yang bekerja di sektor domestik dan konstruksi di luar negeri, Teh Celly bersama UPT BP2MI wilayah Sulawesi Selatan berkoordinasi mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap PMI yang berangkat memiliki kompetensi yang cukup melalui pelatihan sebelum penempatan, guna meminimalisir risiko permasalahan di negara tujuan.
Realisasi Anggaran dan Aspirasi Rakyat
Kunjungan ini juga berfungsi untuk memonitor realisasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan yang bersumber dari APBN, termasuk DAK dan DAU yang diterima provinsi. Teh Celly berencana meninjau langsung kondisi di Pasar Maricayya, Kota Makassar, untuk menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat secara langsung terkait daya beli dan akses terhadap kebutuhan pokok.
Seluruh temuan dari kunjungan lapangan ini akan dihimpun sebagai bahan evaluasi dalam rapat kerja di Senayan bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Badan Gizi Nasional. Bagi Teh Celly, setiap data demografi termasuk jumlah penduduk miskin yang mencapai 685,14 ribu jiwa di Sulawesi Selatan adalah angka yang harus diintervensi melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan pengawasan yang ketat dan turun langsung ke lapangan, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana berkomitmen memastikan bahwa transformasi kesehatan dan perluasan kesempatan kerja bukan sekadar wacana, melainkan manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh warga Sulawesi Selatan.
Tinggalkan Balasan