JAKARTA, INFODEMOKRASI.COM — Menutup rangkaian agenda kerja yang padat hari ini, Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes., menggelar rapat kerja krusial bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Rapat ini menjadi momentum penting dalam membahas penguatan regulasi dan jaminan keamanan bagi tenaga kerja Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Teh Celly memberikan perhatian mendalam terhadap perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beliau menegaskan bahwa negara harus hadir sejak fase keberangkatan, saat bekerja di negara penempatan, hingga kepulangan mereka ke tanah air.
“Pekerja migran adalah pahlawan devisa, namun perlindungan terhadap mereka tidak boleh hanya sekadar slogan. Kita butuh sistem pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalisir kasus kekerasan dan perdagangan orang,” tegas Teh Celly di ruang rapat Komisi IX.
Kepada jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, beliau juga menyoroti isu perluasan lapangan kerja domestik dan sinkronisasi upah yang adil bagi pekerja lokal. Beliau mendorong agar program pelatihan vokasi dan skilling terus ditingkatkan agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di era digital 2026.
Terkait BP2MI, dr. Cellica meminta adanya integrasi data yang lebih transparan guna mendeteksi secara dini keberadaan pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural. Beliau ingin memastikan setiap PMI mendapatkan hak perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai selama bertugas di luar negeri.
Rapat penutup ini menjadi simbol dedikasi Teh Celly dalam mengawal isu kemanusiaan dan kesejahteraan sosial sepanjang hari. Beliau berkomitmen akan terus menyuarakan kebijakan yang berpihak pada buruh dan tenaga kerja agar tercipta ekosistem kerja yang aman dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan berakhirnya rapat bersama Kemnaker dan BP2MI ini, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menutup rangkaian tugas parlemen hari ini dengan membawa sejumlah poin evaluasi yang akan terus dikawal pada sidang-sidang mendatang.
Tinggalkan Balasan