SORONG – Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes, melakukan kunjungan kerja intensif di Provinsi Papua Barat Daya guna memastikan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan program strategis nasional. Mengawali agendanya, beliau meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah untuk memastikan asupan nutrisi bagi anak-anak di wilayah Timur Indonesia berjalan tepat sasaran.
Dalam tinjauan tersebut, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes berdialog dengan para guru dan siswa untuk mendengar respons langsung dari lapangan. “Alhamdulillah, saya menyaksikan sendiri betapa program ini sangat dinanti. Secara umum tidak ditemukan persoalan krusial, namun kami tetap mencatat masukan agar manfaatnya semakin optimal bagi kesehatan dan fokus belajar siswa di Papua,” ungkapnya.
Perjalanan berlanjut ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong. Di tempat ini, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes meninjau 14 jenis workshop pelatihan, mulai dari manufaktur hingga otomotif. Ia menekankan bahwa BPVP Sorong memegang peran vital dalam menyiapkan SDM unggul melalui sertifikasi skill yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Puncak kunjungan kerja diisi dengan pertemuan strategis bersama Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya. Dalam diskusi tersebut, terungkap sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian serius pemerintah pusat. Di bidang kesehatan, minimnya distribusi dokter spesialis masih menjadi hambatan utama. Masalah stunting juga menjadi sorotan tajam, di mana terdapat kenaikan hingga 7% di salah satu kabupaten akibat minimnya penyerapan anggaran dan lemahnya pengawasan internal.
Menanggapi hal tersebut, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes membawa kabar baik mengenai komitmen anggaran pusat. Pada tahun 2026, Kemenkes dipastikan akan menggulirkan anggaran untuk peningkatan status fasilitas kesehatan (Faskes) dari Tipe D menjadi Tipe C di dua wilayah, yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Selain itu, pada tahun 2025, anggaran DAK Kemenkes juga dialokasikan untuk penguatan Faskes di Kabupaten Raja Ampat.
“Banyak masukan penting yang kami terima. Kami di Komisi IX akan terus mendorong pusat agar sinergisitas dengan daerah tetap terjaga. Harapan kita bersama adalah pemerataan pembangunan yang nyata demi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya,” pungkas dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes.
Tinggalkan Balasan