KARAWANG, INFODEMOKRASI.ID – Dinamika penguatan lembaga negara melalui pemenuhan struktur pengawasan menjadi agenda utama dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Rabu (11/02). Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana (Teh Celly), hadir secara langsung untuk mengawal pengambilan keputusan strategis terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) calon Anggota Dewan Pengawas BPJS serta Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).
Kehadiran Teh Celly dalam forum tertinggi parlemen ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa figur-figur yang terpilih memiliki integritas mumpuni dalam menjaga jaminan sosial dan stabilitas keuangan nasional.
Penyegaran Struktur Dewas BPJS: Menjamin Hak Pekerja dan Publik
Salah satu agenda krusial dalam rapat tersebut adalah penyampaian laporan Komisi IX DPR RI mengenai proses seleksi calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Proses ini mencakup calon dari berbagai unsur, yakni unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat.
Sebagai legislator yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Teh Celly menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas yang solid adalah kunci utama dalam memperbaiki berbagai persoalan layanan di lapangan. Menurutnya, komposisi dari tiga unsur tersebut harus mampu bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan ekosistem jaminan sosial yang adil dan transparan.
“Unsur pekerja hadir untuk memastikan hak-hak buruh tidak terabaikan. Unsur pemberi kerja menjaga keberlanjutan dunia usaha agar premi tetap kompetitif dan layanan optimal. Sementara unsur tokoh masyarakat menjadi mata dan telinga independen publik. Kami di Komisi IX telah melakukan uji kelayakan dengan sangat ketat untuk memastikan mereka bukan sekadar ‘pemanis’ jabatan, tapi benar-benar mampu bekerja,” tegas Teh Celly di Gedung Nusantara.
Beliau menyoroti bahwa Dewas terpilih memikul beban berat untuk menuntaskan masalah krusial, seperti diskriminasi layanan pasien BPJS di rumah sakit hingga optimalisasi investasi dana jaminan sosial ketenagakerjaan agar memberikan manfaat maksimal bagi peserta.
Supervisi LPS: Menjaga Kepercayaan Nasabah Perbankan
Selain isu jaminan sosial, Rapat Paripurna juga mengesahkan hasil uji kelayakan calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) untuk sisa masa jabatan periode 2023–2028. Badan ini memiliki fungsi vital sebagai kepanjangan tangan parlemen dalam mengawasi kinerja LPS agar tetap akuntabel dalam menjalankan mandat penjaminan simpanan nasabah.
Teh Celly memandang bahwa di tengah tantangan ekonomi global dan digitalisasi perbankan yang kian masif, BS LPS membutuhkan sosok-sosok yang memahami peta risiko keuangan. “Lembaga Penjamin Simpanan adalah benteng terakhir kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu, Badan Supervisi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tajam agar pengawasan internal LPS berjalan efektif tanpa adanya celah penyimpangan,” tambahnya.
Proses pengesahan sisa masa jabatan ini dilakukan guna memastikan tidak ada kekosongan kursi kepemimpinan yang dapat menghambat fungsi supervisi lembaga di sela-sela periode berjalan.
Komitmen Legislator: Pengawasan Tidak Berhenti di Paripurna
Dalam sesi pengambilan keputusan, seluruh anggota DPR RI yang hadir, termasuk Teh Celly, secara bulat menyetujui laporan komisi terkait nama-nama yang lolos Fit and Proper Test. Persetujuan ini selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah untuk diproses melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Namun, bagi mantan Bupati Karawang dua periode ini, perjuangan yang sebenarnya justru baru dimulai setelah para pejabat tersebut dilantik. Teh Celly berjanji akan terus memantau kinerja mereka secara berkala melalui forum-forum rapat kerja di Komisi IX.
“Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah menagih janji-janji yang mereka sampaikan saat uji kelayakan kemarin. Jangan sampai setelah terpilih, mereka justru menjadi eksklusif dan sulit dijangkau oleh aspirasi masyarakat. Kami ingin pengawasan BPJS dan LPS benar-benar terasa dampaknya bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Menuju Tata Kelola Lembaga yang Lebih Baik
Rapat Paripurna hari ini menjadi momentum penting dalam sejarah penguatan lembaga jaminan sosial dan keuangan di Indonesia. Dengan disahkannya nama-nama baru di Dewas BPJS dan BS LPS, diharapkan ada semangat baru (transformasi) dalam pelayanan publik.
Teh Celly menutup pernyataannya dengan harapan agar para pengawas baru ini mampu membawa inovasi, khususnya dalam hal digitalisasi layanan dan transparansi data. Beliau meyakini bahwa dengan pengawasan yang ketat dan figur yang tepat, cita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera secara finansial bukanlah hal yang mustahil.
“Barakallahu Fiikum untuk mereka yang telah terpilih. Mari bekerja sama untuk rakyat, karena jabatan ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” pungkas Teh Celly sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang.
Tinggalkan Balasan