JAKARTA, INFODEMOKRASI.ID – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/04/2026) memicu perdebatan sengit antara pihak legislatif dan eksekutif. Kenaikan harga pada jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang mengejutkan, sementara pemerintah bersikeras hal tersebut demi keadilan distribusi subsidi.
Kritik Pedas Mufti Anam: “Pemerintah PHP Rakyat”
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melontarkan kritik tajam terhadap waktu dan cara komunikasi pemerintah dalam menaikkan harga tersebut. Menurutnya, narasi pemerintah sebelumnya yang menjanjikan stabilitas harga justru membuat masyarakat merasa diberi harapan palsu (PHP).
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita, tapi tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam tanpa kesiapan, tanpa empati,” ujar Mufti pada Senin (20/04).
Mufti menekankan bahwa meskipun yang naik adalah jenis nonsubsidi, dampaknya tetap terasa pada rasa keadilan publik. “Ternyata pemerintah benar PHP kepada rakyat. Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi, ini soal keadilan bagi rakyat,” tegasnya.
Respons Menteri Bahlil: Sindiran bagi Kelompok Mampu
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membela kebijakan tersebut dengan argumen klasifikasi ekonomi pengguna. Bahlil menegaskan bahwa BBM jenis Turbo dan Dex diperuntukkan bagi kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan spesifikasi tinggi.
Bahlil bahkan melontarkan sindiran keras kepada kalangan menengah ke atas yang masih berharap pada harga subsidi.
“Jadi, Turbo itu kan untuk orang kaya, orang mampu. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu mengambil hak saudara kita yang berhak. Apa enggak malu kita?” ujar Bahlil dalam keterangannya, Senin (20/04).
Data Penyesuaian Harga
Meskipun harga BBM nonsubsidi melonjak, pemerintah memastikan bahwa harga Pertamax (RON 92) serta BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap tidak mengalami kenaikan. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Kebijakan ini kini menjadi sorotan publik, terutama terkait bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kesehatan fiskal negara dan transparansi komunikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi lebih lanjut.
Tinggalkan Balasan