JAKARTA, INFODEMOKRASI.ID – Tragedi memilukan tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur yang merenggut 16 nyawa mayoritas di gerbong wanita memicu debat besar mengenai standar keamanan transportasi publik. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan tengah mengkaji serius usulan dari Menteri PPA.
Menteri PPA mengusulkan adanya perubahan zonasi penumpang, yakni menempatkan penumpang laki-laki di gerbong paling depan dan paling belakang, guna memberikan perlindungan ekstra bagi penumpang wanita dan anak-anak jika terjadi benturan keras.
AHY: Keamanan Infrastruktur Harus Humanis
Menko AHY menegaskan bahwa keselamatan nyawa manusia adalah prioritas tertinggi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi. Ia menyambut baik masukan dari perspektif perlindungan perempuan.
“Kami telah mendengar masukan dari Ibu Menteri PPA terkait penempatan gerbong laki-laki di area krusial (depan dan belakang). Pasca-tragedi Bekasi, kami tidak boleh menutup mata bahwa risiko benturan terbesar ada di titik tersebut. Kami sedang mengevaluasi secara teknis bersama PT KAI dan DJKA,” ujar AHY saat ditemui di Kantor Menko Infrastruktur, Jakarta.
Poin Utama Evaluasi Zonasi Gerbong:
- Redistribusi Risiko: Mengkaji apakah pemindahan gerbong wanita ke area tengah rangkaian kereta dapat secara signifikan menurunkan angka fatalitas saat terjadi insiden tabrakan depan atau belakang.
- Mitigasi Teknis: Mempertimbangkan desain teknis gerbong agar memiliki sistem crumple zone yang lebih baik, sehingga tidak hanya mengandalkan perpindahan posisi penumpang.
- Keadilan Keamanan: Memastikan bahwa pengaturan ini tetap memperhatikan kenyamanan seluruh pengguna jasa tanpa mengabaikan aspek keselamatan gender tertentu.
Respons Menteri PPA: Lindungi yang Rentan
Sebelumnya, Menteri PPA menekankan bahwa statistik korban di Bekasi Timur, di mana gerbong wanita menjadi titik paling hancur, adalah bukti bahwa posisi menentukan tingkat keselamatan.
“Laki-laki secara fisik seringkali dianggap lebih tangguh dalam situasi darurat, namun poin utamanya adalah menjauhkan kelompok rentan (wanita, anak, lansia) dari titik bentur utama kereta. Ini adalah langkah preventif kemanusiaan,” jelas Menteri PPA dalam pernyataan sebelumnya.
Langkah Selanjutnya
Menko AHY berjanji akan segera mengeluarkan rekomendasi kebijakan baru terkait tata kelola gerbong Commuter Line dan kereta jarak jauh. Selain urusan posisi gerbong, AHY juga memerintahkan audit total pada sistem persinyalan dan penghapusan perlintasan sebidang liar yang menjadi akar masalah kecelakaan kereta api di Indonesia.
“Kita ingin kereta api kita tidak hanya cepat dan modern, tapi juga memberikan rasa aman yang setara bagi semua warga negara, terutama kaum perempuan dan anak-anak,” tutup AHY.
Tinggalkan Balasan