JAKARTA, INFODEMOKRASI.ID – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/05/2026).
Agenda utama dalam rapat paripurna kali ini adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang menjadi landasan awal penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Presiden Prabowo dilaporkan tiba di kompleks parlemen Senayan sekitar pukul 09.30 WIB dengan disambut langsung oleh jajaran pimpinan DPR RI sebelum memasuki ruang sidang utama.
Penyampaian dokumen KEM dan PPKF ini merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam siklus anggaran negara untuk menentukan arah kebijakan ekonomi nasional pada tahun depan.
Di dalam dokumen strategis tersebut, pemerintah memuat gambaran umum mengenai target pertumbuhan ekonomi, proyeksi laju inflasi, nilai tukar rupiah, hingga arah kebijakan belanja negara.
Pemerintah juga menekankan pentingnya fleksibilitas fiskal guna menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis, sembari tetap menjaga penguatan fondasi ekonomi domestik secara menyeluruh.
Beberapa fokus utama yang dibidik dalam anggaran baru ini meliputi penguatan sektor ketahanan pangan dan energi guna mempercepat kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian dunia.
Selain itu, keberlanjutan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial tetap menjadi prioritas demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah juga berkomitmen melakukan penajaman prioritas anggaran belanja negara agar seluruh alokasi dana menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Rapat paripurna ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian pembahasan panjang antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum akhirnya RAPBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sinergi yang kuat dengan parlemen demi melahirkan postur anggaran negara yang sehat dan kredibel.
Setelah penyampaian dokumen KEM-PPKF ini, fraksi-fraksi di DPR RI dijadwalkan akan segera menyusun pandangan umum mereka untuk disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.
Tinggalkan Balasan