JAKARTA, INFODEMOKRASI.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Cellica Nurrachadiana atau yang akrab disapa Teh Celly, kembali menunjukkan taji dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif. Pada Rabu (15/04/2026), Teh Celly bersama rekan-rekan di Komisi IX menggelar Rapat Kerja (Raker) maraton yang mempertemukan pemangku kebijakan lintas sektoral di Gedung DPR RI, Senayan.
Rapat krusial ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Mendagri, Kepala BPS, hingga direksi BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Menghapus Hambatan Administrasi Kesehatan
Dalam rapat tersebut, Teh Celly menegaskan bahwa kendala administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi warga negara untuk mendapatkan layanan medis. Ia menyoroti tiga poin krusial yang sering menjadi keluhan warga di daerah, khususnya di Karawang dan sekitarnya:
- Akurasi Data PBI: Teh Celly mendesak evaluasi total terhadap integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Jangan sampai yang berhak justru terlewat, dan yang tidak berhak malah terdata. Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
- Solusi Peserta Nonaktif: Menanggapi fenomena terputusnya layanan kesehatan secara mendadak, Teh Celly mendesak adanya mekanisme masa transisi yang jelas bagi peserta JKN yang dinonaktifkan agar pelayanan mereka tidak terhenti di tengah jalan.
- Kemudahan Reaktivasi: Ia meminta sistem kepesertaan diperkuat melalui integrasi data yang memudahkan masyarakat dalam proses reaktivasi, bukan malah memperumit dengan birokrasi yang panjang.
Kesehatan adalah Hak Dasar
Mantan Bupati Karawang ini mengingatkan jajaran kementerian bahwa negara harus hadir secara nyata melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang transparan dan berkeadilan.
“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Tugas kami adalah memastikan negara hadir. Kami ingin sistem JKN ini kuat dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat,” ujar Teh Celly.
Komitmen Kawal Hasil Rapat
Teh Celly memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar poin-poin yang dibahas dalam rapat kerja hari ini dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah. Ia berkomitmen untuk terus mengawal hasil rapat ini hingga ke tingkat lapangan, guna memastikan tidak ada lagi warga yang ditolak rumah sakit karena urusan data.
Rapat kerja gabungan ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan karut-marut data kemiskinan dan kesehatan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pelayanan publik di Indonesia.
Tinggalkan Balasan